Jakarta, Gatra.com - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menyebut dalam perkembangan keuangan syariah, berdasarkan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Indonesia mengalami kenaikan peringkat, dari peringkat ke-10 tahun 2018 menjadi peringkat ke-4 dari 131 negara pada tahun 2019. Bahkan Islamic Finance Country Index (IFCI) merilis peringkat Indonesia pada tahun 2019 naik menjadi peringkat ke-1 yang semula di tahun 2018 yang lalu berada pada posisi ke-6. 

“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Market share keuangan syariah di Indonesia, termasuk perbankan dan asuransi hingga Januari 2019 baru mencapai 8,6% dan khusus untuk perbankan syariah baru mencapai 5,6%," kata Wapres saat menghadiri pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI) periode 2019-2023 di Aula CBB Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (13/12).

Wapres menyebut bahwa di pasar halal dunia, kontribusi Indonesia ini juga masih sangat kecil. Ekspor produk halal baru berkisar 3,8% dari total pasar halal dunia yang mencapai USD 2,1 Triliun pada tahun 2017. 

Menurut Global Islamic Economic Report 2019, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Brazil yang merupakan eksportir produk halal nomor 1 dunia dengan nilai USD 5,5 Milyar, yang disusul oleh Australia dengan nilai USD 2,4 Milyar.

Wapres juga menjelaskan pada tahun 2018 Indonesia telah membelanjakan US$214 miliar untuk produk halal, atau mencapai 10% dari pangsa pasar produk halal dunia.

“Dengan angka tersebut, Indonesia menjadi negara yang paling besar dalam hal belanja produk-produk halal tersebut dibanding dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya," katanya.

Wapres menyayangkan Indonesia saat ini hanya menjadi konsumen dan tukang stempel untuk produk halal yang diimpor. Padahal, jika dilihat dari negara yang berpenduduk muslim terbesar dunia, seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik, bahkan dapat menjadi eksportir produk-produk halal untuk pasar halal dunia. 

“Karena itu, diperlukan dukungan dan komitmen yang sungguh-sungguh, termasuk dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam, agar perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini dapat semakin cepat dalam mendukung perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Wapres mengingatkan agar upaya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini dilakukan dengan cara yang tidak membenturkan antara kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional.

“Kita hidup dalam negara yang menganut dual economy system , sehingga perkembangan ekonomi Syariah dan konvensional harus saling bersinergi,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa kepengurusan IAEI periode 2019-2024 ini terdiri 59 orang Dewan Penasehat, 62 orang Badan Pengurus Harian, dan 6 orang Koordinator Wilayah. 

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) merupakan organisasi dari para akademisi dan praktisi untuk melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan dan sosialisasi Ekonomi Islam. Sebagai organisasi para akademisi dan praktisi, IAEI bertujuan untuk membangun jaringan dan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam, baik nasional maupun Internasional.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri BUMN, Erick Tohir yang juga dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Digital dan Keuangan Syariah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.