Jakarta, Gatra.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar launching Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis (12/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 120 perwakilan berbagai sektor pemangku kepentingan keamanan siber yamg terdiri dari institusi pemerintah, kalangan industri, akademisi, asosiasi, dan komunitas siber.

Dalam kesempatan itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian menandatangani dokumen Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber bersama perwakilan Kemenkominfo, Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“Peta Okupasi Keamanan Siber merupakan rujukan strategis pembangunan SDM Indonesia, pembentukan ekosistem sertifikasi SDM di bidang keamanan siber, serta bagian strategi penanggulangan insiden keamanan siber nasional,” ujar Hinsa Siburian dalam keterangan resmi yang diterima Gatra.com, Kamis (12/12).

Dalam pemaparannya mantan Pangdam XVII Cenderawasih itu menyebutkan nilai ekonomi digital Asia Tenggara pada 2019 diperkirakan mencapai Rp1.418,17 triliun dan 40 persen di antaranya berasal dari Indonesia.

Indonesia menurutnya harus bisa menjaga dan mendayagunakan potensi tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan umum. “Ekonomi digital sangat erat terkait dengan isu keamanan siber, penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan terpercaya merupakan fondasi ekonomi digital,” katanya.

Di samping itu eskalasi dan intensitas serangan siber semakin meningkat pada hampir seluruh sektor strategis baik di kalangan pemerintah maupun industri. Sehingga tantangan tersebut harus diatasi dengan kebutuhan beragam profesi dan keterampilan spesifik dalam ranah pengamanan siber.

“SDM bidang keamanan siber harus berintegritas, nasionalis, berorientasi hasil, tanggap terhadap setiap risiko keamanan, dan mampu menjadi agen-agen yang menumbuhkan security awareness di lingkungan kerjanya,” ucap Hinca.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BSSN melakukan pembangunan dan pengembangan kekuatan SDM Indonesia melalui perumusan peta okupasi dan standar kompetensi kerja. Peta okupasi nasional keamanan siber berguna untuk memetakan berbagai profesi berbasis keahlian terkait keamanan siber berdasarkan standar kompetensi, kualifikasi dan level kompetensi nasional.

Peta okupasi nasional keamanan siber tersebut disusun dengan tujuan memberikan kejelasan kepada tenaga kerja, akademisi, dan industri mengenai lingkup tugas, kompetensi, dan karier di bidang keamanan siber.

“Di sektor industri dokumen (peta) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merekrut SDM, tidak semata-mata mensyaratkan sertifikasi internasional tapi juga memberikan kesempatan bagi SDM dengan sertifikasi nasional,” katanya.

Lebih jauh, dirinya mengatakan peta okupasi keamanan siber dapat digunakan sebagai dasar pengembangan profesi SDM keamanan siber yang selaras dengan kebutuhan nasional dan menjadi baseline dalam memetakan kompetensi SDM keamanan siber di Indonesia.

Dengan adanya pemetaan yang baik terhadap kebutuhan SDM siber di berbagai lini diharapkan mampu menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. “Peta okupasi nasional keamanan siber merupakan dukungan BSSN terhadap komitmen Presiden Jokowi dalam membangun SDM yang bertalenta dan berkompetitif guna menumbuhkan kemandirian, serta menunjang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui dalam peta okupasi nasional ini BSSN meramu kebutuhan level SDM siber berdasarkan strata jabatan yang terdiri atas ahli utama, ahli senior, ahli perdana, teknisi/analis madya, dan teknisi/analis muda.

Selain itu juga ada pemetaan untuk posisi Cyber Risk Specialist yang terdiri dari unsur dari security architect, cryptographic specialist, cryptographic engineer, ICT security product lead evaluator, ICT security product evaluator, cryptographic analyst, dan cryptographic module analyst. Selanjutnya untuk kebutuhan spesifik ada cyber incident investigation manager, cyber forensic analyst, dan digital evidence first responder.