Jakarta, Gatra.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengikuti Rapat Kerja Keduanya bersama Komisi X DPR RI pasca diumumkannya penghentian penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) dan juga penyampaian empat konsep kebijakan "Merdeka Belajar".

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengungkapkan sejak awal Komisi X memang mendukung kebijakan pergantian UN. Namun, tetap menekankan bahwa harus ada skema Grand Desain atau Blueprint yang lebih sempurna disusun oleh Kemendikbud.

"Saya sampaikan Pantun. Ada Jarum, Ada Peniti. Jangan ditusuk, pastilah luka. Ujian Nasional Sudah Diganti, Mas Nadiem Harus Jamin Lebih Sempurna. Pantun ini mungkin mewakili keresahan saya dan mungkin publik yang lain," kata Syaiful saat Raker di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Mendikbud Nadiem mengaku bahwa pihaknya siap untuk memberikan sejumlah klarifikasi terkait kebijakan penghentian UN dan empat konsep "Merdeka Belajar" yang disampaikan.

"Saya hadir disini untuk menjelaskan konsep Merdeka Belajar. Mungkin kalau bapak ibu tahu, bahwa di akhir presentasi penyampaian konsep Merdeka Belajar kemarin di depan dinas pendidikan daerah, saya menyatakan ucapan terimakasih kepada dua pihak. Pertama yaitu kepada Pak Presiden dan kedua kepada Komisi X. Karena konsep ini juga ada karena mau kan dari bapak ibu di Komisi X, saat kita rapat kerja pertama kali kemarin," ungkap Nadiem.

Terkait UN, sebelumnya Mendikbud Nadiem telah mengumumkan pergantian UN jadi metode Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter tahun 2021 yang terdiri dari 2 fokus utama, yaitu kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.