Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengembangkan kartu tani yang digunakan petani untuk menebus pupuk subsidi. Kelompok tani dapat mengajukan kebutuhan pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang saat ini mencakup 10.787.914 petani.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan keabsahan data RDKK untuk penyaluran kartu tani tersebut. Ia menganggap banyaknya penyimpangan dalam proses pendataannya.

"Siapa menjamin data itu benar? Karena RDKK di Kecamatan hanya copy-paste penambahan, nggak ada pengurangan. Ini yang kadang-kadang berhak menerima enggak dapat," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Pupuk Subsidi dan Kartu Tani di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/12).

Sudin berharap, pemerintah mengawasi lebih ketat penyaluran kartu tani. "Kalau ini dipegang kios bisa enggak? Bisa, Ini perlu pengawasan lagi yang jelas," tegasnya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan penyuluh di daerah dan Kementerian Keuangan untuk memastikan pembagian kartu tani lebih tepat sasaran. Selain itu, pihaknya sedang mengembangkan sistem RDKK elektronik.

"Usulan RDKK sudah elektronik dengan pendataan NIK. Penyalurannya melalui kartu tani, sehingga ke depan dalam penyaluran atau penugasan pupuk subsidi lebih tepat sasaran," tuturnya.

Sarwo menjelaskan, pihaknya suda menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk mencetak dan menyalurkan kartu tani dengan Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Selanjutnya, sudah ada 10,79 juta petani yang menerima RDKK per 26 November 2019 dengan kebutuhan Urea sebesar 5,45 juta ton; SP 36 2,30 juta ton; ZA 1,83 juta ton; NPK 6,44 juta ton; serta pupuk organik 6,30 juta ton.

"Dari 10,7 juta yang sudah dibuat kartu petaninya 6 juta. Dari 6 juta yang sudah jalan 10%-nya, kurang lebih 600 ribu karena masih uji coba," katanya.

Sarwo mengungkapkan pihaknya telah melakukan sosialisasi Kartu Tani sejak 2018 di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun pada tahun 2019 sosialisasi telah dilakukan di seluruh Indonesia.

"Di sini kami sampaikan jadi manfaat kartu tani ini dari sisi administrasi penagihan lebih simp karena nggak perlu nota penjualan, notebook, RDKK di kios, dan berita acara," tuturnya.