Jakarta, Gatra.com - Peneliti Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB), Eko Cahyono tidak meyakini program reforma agraria akan menyelesaikan konflik. Katanya, program reforma agraria yang sedang digenjot ini tidak menurunkan konflik yang sebaliknya justru semakin meningkat.

"Yang patut dipertanyakan, apakah reforma agraria ini menyelesaikan konflik? Tentu tidak. Bahkan menurut catatan Komnas HAM sepanjang 2019, konflik masih tinggi khususnya infrastruktur dan perkebunan," katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/12).

Menurut dia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra tidak menjelaskan persoalan tersebut.

"Kami melihat reforma agraria bukan menjawab soal redistribusi lahan dan kepemilikan lahan masyarakat tetapi hanya didominasi legalitas aset sertifikasi tanah. Bahkan kasus yang kami teliti, legalitas aset justru diberikan di wilayah yang sudah aman bukan berkonflik," katanya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat sektor perkebunan dan infrastruktur jadi penyumbang terbesar untuk konflik agraria. Dalam catatannya, di perkebunan (53 kasus) dan infrastruktur (44 kasus), lalu disusul barang milik negara/BMN (41 kasus), kehutanan (14 kasus), dan pertambangan (11 kasus).