Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Eni Agustina mengungkap pihaknya akan menggelontorkan dana Rp750 juta per kabupaten dan kota untuk mengatasi stunting (kekerdilan).

"Memang kita intervensinya masih lokus-lokus 260 kabupaten dan kota dari 514. Provinsi terbesar daerah timur, Papua, Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, itu lima besar prevalansi stunting tinggi. Gorontalo juga diundang," kata Eni kepada awak media di Gedung Bulog, Jakarta, Rabu (11/12).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah prevalensi stunting balita Indonesia sebesar 27,67 persen pada tahun 2019. Adapun pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 19 persen pada tahun 2024 mendatang.

Eni mengharapkan pemerintah daerah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di daerahnya. Pengentasan stunting sudah tertuang dalam Instruksi Presiden yang pelaksanaannya di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan melibatkan berbagai instansi.

"Harapannya dengan ini, Pemda ada komitmen menambahi, bukan berarti terserah pusat aja. komitmen sama-sama untuk turunkan stunting," katanya.