Jakarta, Gatra.com - Menteri Sosial (Mensos) RI, Juliari Batubara menargetkan, sebanyak 22 juta dari 98 juta jiwa warga miskin segera memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini sangat diperlukan untuk menyinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang Kemensos kelola selama ini.

"Saya sudah perintahkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Untuk 22 juta ini segera dipadankan, sehingga berbasis NIK," katanya saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019 di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Ari mengatakan, para pendamping di lapangan agar lebih pro-aktif mengarahkan penerima Program Keluarga Harapan (PHK) yang belum memiliki NIK. Caranya, supaya mereka yang tidak mampu dan tidak mengetahui bagaimana mengurusnya, tetap mendapatkan bantuan.

"Pendamping PKH kan ada sekitar 39 ribu. Dari 39 ribu itu, kan rasionya satu pendamping mungkin melayani 300-an penerima manfaat. Jadi, saya kira bisa itu. Makanya harus dua arah. Baik penerima manfaat juga pro-aktif. Para pendamping kita juga pro-aktif dan para kepala dinas sosial, petuganya harus pro-aktif," ujarnya.

Pusdatin diminta menyesaikan 22 juta NIK ini pada pertengahan tahun 2020 mendatang. Selain itu, terdapat kerja sama antarlevel di setiap daerah mulai dari tingkat desa hingga kelurahan dan kecamatan. Hal ini berjalan terus ke atas.

"Memang tidak mudah. Tidak apa-apa kita target sedikit agak agresif. Nanti kita lihat realisasinya seperti apa," imbuhnya.