Jakarta, Gatra.com - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Ditjen Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengungkapkan, begitu pentingnya Industri Hasil Tembakau (IHT) bagi penerimaan negara. Bahkan, kecuali pada di tahun 2015, penerimaan cukai selalu melampui target. 

"Insya Allah tahun ini juga 100 persen lebih sedikit. Kalau kata Menkeu Sri Mulyani ini bukan prestasi, tapi tradisi," kata Nirwala pada acara diskusi Urgensi Roadmap Industri Hasil Tembakau Mengawal Kepastian Investasi di Hotel Ibis Style, Jakarta, Selasa (10/12). 

Nirwala mengatakan, pentingnya IHC di Indonesia bisa terlihat dari ukuran industrinya itu sendiri. Misalnya, membandingkan BUMN saat ini nilainya Rp1.450 triliun, tapi kontribusinya pada fiskal hanya Rp160 trilyun atau 9,5 persen. 

Sementara itu, IHT yang nilai industrinya Rp326 triliun, berkontribusi Rp200 triliun atau 61,4 persen. 

"Ini tidak ada yang bisa menyaingi, kecuali perbankan. Jadi, ini kontribusi yang sangat tinggi," ucapnya.

"Multiplier effect-nya Rp432 triliun, jadi ini sumbangan sangat besar. Daya serap pasarnya sangat tinggi. Jadi, disini tidak sekadar menaikan saja, tapi menghitung juga. Dalam 10 terakhir target penerimaan naik sekitaran Rp10 triliun setiap tahunnya," katanya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, sepakat IHT merupakan industri strategis nasional. Bahkan, data kontribusi IHT terhadap penerimaan negara sudah clear. 

Dengan data tersebut, menurutnya, alangkah ironisnya jika industri terus mengalami polemik. Jadi, harus harus ada keputusan yang jelas dari Pemerintah, untuk memberikan kepastikan investasi di IHT. 

"Saya setuju road map harus komprehensif. Kalau memang industri ini dianggap strategis dan lintas sektor,  jadi Kemenko harus menjadi pilot untuk membuat road map strategis, mulai dari hulunya di Kementan, perdagangan di Kemendag dan sampai ke Kemenkeu. Selama ini cukai terkesan hanya urusan Kemenkeu, padahal paling ini lintas sektoral dan sektoral," ujarnya. 

Karena itu, lanjut Enny, road map IHT yang komprehensif dari hulu sampai hilir sangat urgent. 

"Artinya, tinggal Menko mengkompilasikan kepentingan ini ketemu. Lebih hebat lagi bisa mengkonsolidasikan dengan Kemenkes," katanya.