Jakarta, Gatra.com - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) belakangan ini jadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, beberapa fraksi mengusulkan jumlah anggota TGUPP dipangkas dari 67 menjadi 50 orang.

Fraksi PSI dan PDIP mengusulkan agar TGUPP ditiadakan. Bahkan, dari total anggaran yang diajukan Pemprov untuk 67 anggota TGUPP hanya disetujui untuk 50 orang saja. Artinya, 17 anggota lainnya terancam diberhentikan atau bekerja tanpa gaji.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa TGUPP telah bekerja secara efektif. Karena itulah, kata dia, TGUPP banyak dikritik fraksi oposisi.

Baca juga: TGUPP Anies Baswesan Dinilai Membebani APBD

"Gini. Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program Gubernur berhasil," kata Anies saat ditemui usai menghadiri Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta, Selasa (10/12)

Anies mengatakan bahwa fraksi oposisi selalu mengarahkan pada kritik yang membuat kinerja Pemprov DKI berhasil. "Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp.19,8 miliar untuk gaji 67 anggota TGUPP. Tanpa menyebutkan nilainya, Badan Anggaran DPRD DKI hanya menyetujui 50 anggota digaji dari APBD. "Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," kata Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, Senin (9/12) malam.