Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menunjuk eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina. Hal ini untuk mengawasi perusahaan plat merah tersebut untuk mengeksekusi kebijakan B20, B30, dan B50. 

Sebab, menurut Luhut, penerapan kebijakan B20 yang sudah ditandatanganinya sejak 2016 silam tak kunjung dieksekusi dengan baik. Malahan, Presiden Jokowi akan menindak tegas siapa pun yang menghalangi kebijakan strategis ini. 

"B20 belum dieksekusi karena masih pengen impor. Presiden ini sudah keras masalah ini. Oleh karena itu, roadmap B20,Januari B30, tahun depan akhir masuk B40. Penunjukan Ahok sebagai Komut Pertamina supaya B20 tidak mau main-main karena menghemat US$3 miliar. B30 bisa hemat US$5 miliar," kata Luhut kepada awak media di kantornya, Selasa (10/12). 

Meski begitu, kata politisi senior Golkar ini, jika industri sawit kondisi seperti saat ini, maka kebijakan ini hanya akan sampai pada B50 saja. Sebab, supply tidak akan cukup. Untuk itu, diharapkan program replenting atau peremajaan kelapa sawit harus dipercepat oleh Kementan dan BPDPKS. 

"Kelihatannya kita berenti B50. Karena supply tidak cukup, sekarang harga sawit sedang bagus karena kebijakan ini, sekitar $550 bahkan ada yang $700. Karena kebijakan ini. Jadi petani merasakan. Ini kita pake energi terbarukan," ujarnya.

Adapun, lanjutnya, master plan penerapan B50 harus sudah selesai dan diimplementasikan secara penuh pada 2024. "Ini nanti tanggal 25 bulan depan, Pertamina akan laporkan ke saya, bagaimana program ini bisa dipercepat," tutupnya.