Pekanbaru, Gatra.com --  Fraksi Partai Gerindra di DPRD Riau tuntut Gubernur Riau meninggalkan kebiasaan lama dalam melakukan mutasi pejabat. Yaitu kebiasaan mutasi karena kedekatan personal dalam menempatkan pejabat. Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Gerindra, Husni Thamrin.

Menurut Husni selama ini  kecendrungan penempatan pejabat  berdasarkan pendekatan emosional ketimbang rasional. Hal ini membuat pejabat yang ditunjuk cendrung menampakan sikap Asal Bapak Senang (ABS). "Kami menolak pejabat yang seperti itu, apalagi ditengah capaian Riau yang terus menurun belakangan ini," ungkapnya kepada Gatra.com, Selasa (10/12).

Saat ini progres pembangunan di Riau cendrung melambat. Sektor ekonomi misalnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menurut Bank Indonesia rata-rata hanya 2,74 persen. Angka tersebut berada dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera yang berada dikisaran 4 persen.

Disisi lain Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) di Provinsi Riau pada Triwulan III-2019 sebesar 96,13, menunjukkan tingkat ekonomi konsumen pesimis pada triwulan ini, dan paling rendah di wilayah Sumatera.

Realita tersebut menurut Husni menunjukan Riau membutuhkan pejabat-pejabat yang sadar akan kondisi, dan memiliki target untuk mengurai persoalan tersebut. "Jadi bukan yang ABS. Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau menunjukan angka  penurunan dari tahun ke tahun," tekannya.

Adapun pembicaraan mengenai mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau, makin menguat seiring rampungnya penunjukan Sekdaprov definitif. Sebelumnya Gubernur Riau, Syamsuar, mengungkapkan proses mutasi paling akan tuntas pada Januari 2020.