Jakarta, Gatra.com - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah mengungkapkan trik-triknya menyelamatkan keuangan negara yang dikuasai pihak ketiga, ketika baru pertama dilantik sebagai Gubernur Sulsel pada 5 September 2018 lalu. 

“Usai dilantik, saya berusaha menertibkan sejumlah aset guna memaksimalnya Pendapatan Asli daerah (PAD), saya bekerjasama dengan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Nurdin Abdullah di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12).

Nurdin yang datang menjadi salah satu pembicara pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, menyebut Pemprov Sulawesi Selatan langsung meminta pendampingan kepada KPK dalam menertibkan aset guna memaksimalkan PAD. 

“Alhamdulillah, kita berhasil menyelamatkan aset daerah dengan nilai mencapai Rp6,5 Triliun bersumber dari fasum-fasos, pajak daerah, perikananan, pertanian, dan sektor lainnya," katanya.

Selain menyelamatkan aset daerah, lanjut Nurdin, Pemprov Sulsel juga berhasil mengembalikan aset Kementerian yang ada di Sulsel dengan nilai sekitar Rp900 miliar.

Mantan Bupati Bantaeng dua priode ini menjelaskan bahwa selama rentang waktu satu tahun tiga bulan menjabat Gubernur, sedari awal pihaknya sudah berkomitmen untuk mengajak KPK menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, khusus menyangkut masalah pencegahan korupsi. 

“Memang saat kami selesai dilantik, langsung ke KPK bersama teman-teman para gubernur lainnya, yang memang punya komitmen pencegahan korupsi dan kami minta langsung untuk ada pendampingan," ujarnya.

Nah, salah satunya gebrakan yang dilakukan Nurdin misalnya tidak lagi menerapkan transaksi tunai di lingkup Pemprov Sulsel. 

"Kami menerapkan transaksi nontunai di Pemprov Sulsel, semua sudah by system dan online. InsyaAllah mencegah korupsi dan mendorong birokrasi kita lebih bersih," katanya.

Selain  Nurdin, turut pula Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Gubernur Papua Lukas Enembe dan sejumlah pembicara lain yang di undang KPK.