Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi menyatakan RUU Masyarakat Adat mendesak untuk disahkan di tengah pemerintahan yang semakin gencar mendorong investasi.

"RUU Masyarakat Adat ini penting untuk segera disahkan mengingat Pemerintah sekarang sangat mengejar investasi seperti pembangunan infrastruktur," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur akan mengambil dan merampas lahan yang merupakan hak dari masyarakat adat. Lanjutnya, inilah yang semakin tingkatkan ancaman bagi masyarakat adat.

"Hak masyarakat adat akan pengelolaan kawasan belum sama sekali diatur. Sehingga keberadaan mereka pun belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah," ujarnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Direktur Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muhammad Arman mengatakan fokus AMAN pada 2020 adalah mengawal RUU Masyarakat Adat yang masuk dalam Prolegnas.

"Selain itu juga akan melakukan serangkaian pertemuan dengan pemerintah, lobi-lobi ke partai politik untuk segera meminta DIM pada kementerian, serta diskusi dengan masyarakat sipil dan akademisi," katanya.