Paris, Gatra.com - Pemerintah Prancis mengatakan, akan mengkaji kembali kebijakan reformasi pensiun. Wacana tersebut diungkapkan setelah ribuan buruh melakukan aksi mogok kerja dan demonstrasi.

"Saya bertekad untuk menyelesaikan reformasi pensiun ini," kata Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, dikutip Reuters, Minggu (8/12).

Philippe berjanji akan menjelaskan garis besar reformasi yang ia rinci. Harapannya, upaya tersebut dapat mengakhiri rezim di mana beberapa pekerja dapat pensiun di awal usia lima puluhan.

"Jika kita tidak menerapkan reformasi yang menyeluruh, serius, dan progresif,  hari ini, orang lain akan melakukannya besok. Namun, ini benar-benar brutal," ujarnya.

Pada Minggu (8/12), sejumlah menteri menggelar diskusi dan mengajukan negosiasi atas reformasi pensiun. Diskusi itu berfokus pada kelompok umur mana yang akan terkena dampak reformasi.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Emmanuelle Wargon mengatakan, pemerintah akan lebih fleksibel dalam menyusun sistem reformasi pensiun yang baru. Ia mengatakan, hak pensiun akan dihitung secara proporsional berdasarkan berapa banyak waktu mereka bekerja di bawah sistem baru dan lama. Sistem yang baru akan lebih menguntungkan bagi sebagian besar warga Prancis.

"Kami dapat membedakan bagaimana sistem pensiun khusus dan sistem baru di bawah tenggat waktu dan persyaratan yang berbeda," katanya.

Diketahui, Prancis memiliki salah satu sistem pensiun paling dermawan di antara beberapa negara industri Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Pemimpin serikat kerja CGT Philippe Martinez mengatakan akan memperjuangkan untuk membatalkan reformasi pensiun. Serikat pekerja lainnya berencana menggelar demonstrasi kedua pada 10 Desember mendatang. Sebelumnya, dilakukan protes pertama pada Kamis (5/12) yang melibatkan 65.000 orang di Paris dan 806.000 di seluruh negeri.