Jakarta, Gatra.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), Sohibul Iman akan mengkaji wacana pemisahan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg). Menurutnya, kajian itu guna mengidentifikasi masalah pelaksanaan pemilu serentak itu.

"PKS sedang mengkaji sesungguhnya yang membuat kemarin tuh banyak masalah, itu karena disatukannya, ya pilpres dengan pileg atau juga ada faktor lain," kata Sohibul dalam Rapat Kerja Nasional PKS di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

Sohibul menjelaskan, PKS sebelumnya menemukan adanya fokus berlebihan oleh masyarakat terhadap Pilpres 2019. Akibatnya, kondisi politik nasional pun memanas hingga terjadi polarisasi di masyarakat.

"Survei internal PKS, yang memberi perhatian kepada pileg DPR RI itu kurang dari 2% masyarakat, kepada DPR DPRD kabupaten kota itu sekitar 9%, tapi 70 sampai 80% itu perhatiannya kepada Pilpres," ungkapnya.

Karena itu, kata Sohibul, PKS terus mendalami masalah secara lebih konkret. Setelah dikaji, PKS kemungkinan bakal mengusulkan dua hal terkait pelaksanaan pemilu.

"Pertama adalah pilpres dengan pileg dipisahkan kembali. Tapi juga ada alternatif kedua, yakni pilpres dan pileg biar saja tetap disatukan. Tapi kita ingin calon presiden lebih dari dua, sehingga tidak terjadi polarisasi," ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemisahan pileg dan pilres datang dari Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Pihaknya ingin merekomendasikan perubahan Undang-Undang Pemilu terkait pemisahan tersebut.

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan UU Pemilu, memisahkan kembali antara pileg dan pilpres serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar di dalam Pemilu," katanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).