Kerinci, Gatra.com - Rendahnya Serapan Anggaran di Dinas PUPR Kerinci ternyata membuat gerah anggota DPRD Kerinci. Wakil Ketua DPRD Kerinci, Yuldi Herman minta agar PUPR bertindak tegas terhadap rekanan yang serapan anggarannya masih minim dan yang belum melaporkan kegiatannya di lapangan.

"Ini sangat penting. Jika rekanan melaporkan kegiatan mereka, saya yakin serapan anggarannya akan naik," kata Yuldi Herman.

Hingga akhir tahun anggaran 2019, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci masih sangat rendah di bawah 60 persen yaitu 53,35 persen. Bahkan ada OPD yang serapan anggarannya baru mencapai 14,98 persen.

Hal itu diakui oleh Kabag Ekobang Setda Kerinci, Askar Jaya ditemui usai mengelar rapat evaluasi anggaran bersama Bupati Kerinci.

“Dari hasil evaluasi yang kita lakukan gambar sampai saat ini realisasi serapan anggaran sebesar 53,35 persen,” kata Askar.

Berdasarkan data yang ada dari 54 OPD dan unit kerja di Pemkab Kerinci terdapat 31 OPD dan unit kerja yang serapan keuangan belanja langsung masih di bawah 70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hanya ada 10 OPD yang serapan keuangannya di atas 70 persen.

“Yang paling rendah itu adalah Dinas PUPR baru 14,98 persen dan beberapa OPD lainnya seperti Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Setda sebesar 19,79 persen,” ucapnya.

Namun masih ada kesempatan sampai 10 Desember nanti akan ada penyempurnaan. Karena sejauh ini masih ada OPD yang belum menyampaikan data kondisi realisasi keuangannya secara riil.

“53,35 persen serapan anggaran ini adalah kondisi bulan November,” katanya lagi.

Ia optimistis dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, serapan anggaran Pemkab Kerinci pada 2019 ini akan mencapai 93 sampai 95 persen. Mengingat kebiasaan OPD yang menyampaikan realisasi serapan keuangan pada bulan Desember.

“Seperti Dinas PUPR itu, para kontraktor itu setelah pekerjaan selesai baru melakukan pencairan sehingga hal itu berdampak terhadap realisasi keuangan pemerintah daerah,” ucap Askar.