Jakarta, Gatra.com - Anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dinilai hanya membebani APBD DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Judistira Hermawan.

Menurutnya, Pemprov DKI harus mengevaluasi TGUPP secara menyeluruh. Jumlah TGUPP juga disebut terlalu banyak sehingga cukup membebani anggaran daerah.

"Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta," katanya di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Prabowo. Menurutnya, anggaran besar untuk operasional TGUPP perlu dihapus atau dikurangi.

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," kata Anthony.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa keberadaan TGUPP semata untuk kepentingan warga DKI. Ia menyebut TGUPP selama ini sudah bekerja secara maksimal dalam mengawal program Pemprov DKI.

"Pada ujungnya semua adalah untuk peningkatan kesejahteraan, beberapa kegiatan secara khusus untuk mempercepat kegiatan perekonomian," kata Anies.