Sleman, Gatra.com - Meski belum mendengar kelanjutan proyek pembangunan ibu kota baru, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surya Tjandra menyatakan tata ruang menjadi panglima proyek ibu kota baru.

“Pemetaan masih terus dilakukan dan ini belum selesai. Proyek ini dikerjakan bersama-sama dan saling bagi tugas antara kementerian maupun daerah,” kata Surya kepada Gatra.com, Rabu (4/12).

Hari ini Surya menjadi pembicara kunci di seminar nasional ‘Reforma Agraria dan Tanah Negara Untuk Rakyat: Agenda Bangsa yang Tertunda’ yang digelar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sleman.

Karena belum ada petunjuk teknisnya, Surya menyatakan pihaknya belum bisa melakukan pemetaan tanah milik negara di sekitar lokasi ibu kota baru. Ia khawatir, jika pemetaan dilakukan sembrono bisa-bisa tanah milik rakyat terserobot dan menyebabkan masalah.

“Awal tahun kemungkinan Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke lokasi IKN (ibu kota negara). Kami berharap kunjungan mempercepat proges pembangunan. Saya mengakui ada gerak namun memerlukan percepatan,” katanya.

Menurut Surya, ssesuai instruksi presiden, kawasan ibu kota baru akan menjadikan tata ruang sebagai panglima. Lokasi akan diatur agar ramah lingkungan dan masyarakat.

“Mumpung daerah baru, jadi kami nantinya bisa mewujdukan tata ruang yang lebih ideal dan lebih ramah pada masyarakat,” jelasnya.

Surya juga menanggapi soal gugatan Felix Juanardo Winata atas UU Keistimewaan DIY ke MK karena dinilai mendiskriminasi warga etnis Tionghoa dalam kepemilikan tanah. Menurut Surya, hal itu bagian dari "asimetri dalam harmoni" di DIY.

“Inilah yang harus kita jaga bersama. Bagi saya, hukum itu bukan hanya dihubungkan dengan stabilitas terkait perolehan hak. Namun juga harus dihubungkan dengan kontekstual pemahaman sejarah,” katanya singkat.