Jakarta, Gatra.com - Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji menilai, laporan Programme for International Assesment (PISA) 2018 yang dirilis Lembaga internasional OECD bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi refleksi masih buruknya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam Pengamatan Indra, skor PISA Indonesia yang menurun seharusnya menjadi pemacu pemerintah. Khususnya Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan pendidikan di Indonesia.

Seperti diketahui Berdasarkan nilai dari survei, terjadi penurunan nilai PISA Indonesia di tiga kompetensi yang diujikan. Dari data kompetensi membaca, terjadi pejurian dari 397 poin pada tahun 2015 menjadi 371 poin di tahun 2018. Angka tersebut masih jauh dari rata-rata OECD sebesar 487 poin.

Sementara itu, Dalam kompetensi matematika juga mengalami penurunan dari 386 poin di tahun 2015 menjadi 379 poin di tahun 2018. Kemerosotan itu terlihat dari Kompetensi sains dari 403 di tahun 2015 menjadi 396 poin di tahun 2018.

Dari laporan tersebut menunjukan bahwa pelajar di Indonesia nilainya dibawah rata-rata nilai OECD, baik untuk membaca, matematika dan sains.

"Evaluasi, Legislatif juga harus berani bikin UU Sisdiknas baru menjadi Prolegnas, karena ini sudah parah. Hampir pulihan tahun anggaran, ribuan triliun dikeluarkan, tapi nyatanya kita masih saja berhasil mempertahankan kebodohan kita," Kata Indra di Jakarta, Rabu (4/12).

Indra juga Indra juga mendorong perlu adanya cetak biru pendidikan. Ha tersebut menurut Indra harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa belum tercapai. Meskipun sudah dilakukan upaya untuk peningkatan akses pendidikan dengan anggaran yang tidak sedikit.

"Karena UUD tidak hanya bicara akses Pemerintah mencerdaskan bangsa. Akses itu bagian, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu tujuan dan itu belum tercapai," tutur Indra.

Nilai PISA 2018 tersebut membuat Indonesia berada di peringkat 72 dari 77 negara yang mengikuti survei. Sementara pada tahun 2015 lalu Indonesia berada diperingkat ke 63 dari 71 negara.