Jakarta, Gatra.com - Musyawarah Nasional (Munas) ke-X Partai Golkar hari kedua dimulai. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memaparkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) pengurus periode 2014-2019. 

Pimpinan sidang yang bertugas di hari kedua ini Azis Syamsuddin (perwakilan DPP Golkar), Dedi Mulyadi (DPD Jabar), Tetty Paruntu (DPD Sulawesi Utara), Sarmuji (Plt DPD Jambi) dan Roem Kono (perwakilan ormas pendiri Golkar).

Forum menyepakati LPJ DPP Golkar periode 2014-2019 dibacakan. Airlangga yang membacakan langsung, mengatakan, dalam rentang waktu 2014 hingga 2016, Partai Golkar mengalami dualisme kepengurusan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Oleh sebab itu, konsolidasi organisasi dan kaderisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Dualisme kepengurusan bisa diakhiri setelah terjadi Munas Luar Biasa di tahun 2016 di Bali. Salah satu keputusan penting dalam Munaslub adalah menetapkan posisi politik Partai Golkar di mana semula berada di luar pemerintahan bersama Koalisi Merah Putih kemudian berubah menjadi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK bersama Koalisi Indonesia Hebat," ujar Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan, konsolidasi organisasi di internal Partai Golkar mulai ditingkatkan pasca Munaslub di Bali tahun 2016. Namun, waktu itu pucuk pimpinan partai yakni Setya Novanto tersandung kasus hukum, Golkar pun jadi bulan-bulanan media.

"Karena pucuk pimpinan partai pun ditimpa musibah hukum ketika itu Partai Golkar menjadi bulan-bulanan media terutama berita-berita negatif di media sosial sehingga citra dan elektabilitas Partai Golkar merosot cukup tajam," jelas Airlangga.

Dalam kondisi seperti itu, akhirnya Partai Golkar kembali menggelar Munaslub pada 2017 yang mengantarkan Airlangga menduduki pucuk pimpinan partai menggantikan Novanto.

"Dalam situasi krusial tersebut mengantarkan terjadinya Munas Luar Biasa tahun 2017 dan saya terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi. Ibarat kapal yang telah oleng dihantam badai besar, Golkar menemukan nakhoda untuk menyelamatkan kapal tersebut sehingga penumpang bisa selamat sampai tujuan," kata Menko Perekonomian ini.