Jakarta, Gatra.com - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyebut tak ada larangan pihak swasta ikut dilibatkan dalam proyek di industri pertahanan nasional, sepanjang memenuhi aturan yang berlaku. 

“Saya minta mereka datang untuk memamerkan kemampuan mereka. Sangat membanggakan, saya melihat kemampuan mereka sangat membanggakan. Kita sudah punya kemampuan-kemampuan yang sangat bagus," kata Prabowo saat membuka Pameran Industri Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) di gedung Kementerian Pertahanan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Awalnya, Prabowo memberi apresiasi terhadap Perkumpulan Industri Pertahanan Swasta Nasional atau santer disebut Hantanas. Prabowo menyebut pihaknyalah yang meminta perkumpulan itu untuk datang ke pameran.

Prabowo menyebut, pameran itu selaras dengan amanat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri, terutama pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista negara.

"Jadi selama ini saya dengan Wakil Menteri kita sedang keliling dan untuk mempercepat proses, kita undang industri pertahanan swasta. Alhamdulillah kemampuan kita sudah sangat baik, maju, tentunya ada bagian-bagian yang masih kita harus mengadakan litbang lagi," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Prabowo optimistis lima tahun ke depan pemerintah bisa membangun industri pertahanan dalam negeri dengan baik dan tidak selalu mengandalkan impor.

Ditanya soal regulasi dalam UU Pertahanan Nomor 16/2012, bahwa swasta bukan menjadi pihak utama sebagai produsen alat pertahanan, Prabowo menyebut itu tidak menjadi masalah. 
Menurutnya, swasta juga berperan sebagai roda pembangunan ekonomi negara. Ia bahkan akan mencarikan formula agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa bekerja sama dengan swasta dalam memproduksi alat pertahanan.

"Ya, tidak ada masalah. Jadi saya katakan tadi bahwa kita jangan berpikir bermain nasional, swasta. Anak bangsa, swasta adalah bagian vital dari ekonomi kita, BUMN dan swasta bekerja sama, nanti kita bisa cari formulanya. Tidak ada masalah BUMN jadi lead integrator, tapi semua swasta ikut aktif," tandasnya.