Jakarta, Gatra.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan pengawasan pembangunan desa akan melibatkan peran masyarakat.

"Pengawasan akan kita lakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat. misalnya saya beberapa waktu yang lalu terus keliling di Jawa Timur dalam rangka untuk mengajak para tokoh agama terlibat di dalam proses pengawasan," katanya di Jakarta, Selasa (3/12).

Selain itu, ia juga meminta tokoh-tokoh masyarakat di daerah lain bisa mengambil peran dalam pengawasan pembangunan desa. Bahkan, Halim menyebut, proses pembangunan desa sejak perencanaan, penggunaan anggaran, hingga pelaporan harus diawasi.

"Pada saatnya nanti akan kita miliki sebuah jaringan yang terdiri dari tokoh agama, jaringan tokoh adat, jaringan tokoh masyarakat yang terus kita akan suplai informasi tentang berbagai hal terkait dengan pembangunan desa," ucapnya.

Ia menyebut, pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Menurutnya, tokoh masyarakat bersentuhan langsung dengan proses pembangunan yang terjadi di wilayahnya masing-masing.

"Pengawasan formal tentu tetap dilakukan inspektorat, dari pendamping desa. Tetapi kan itu sifatnya lebih normatif. Kalau yang dilakukan oleh masyarakat ini pasti lebih faktual, lebih menyentuh, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pelibatan masyarakat dalam pengawasan ini bisa mendorong percepatan pembangunan desa. Bahkan, diharapkan bisa meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam proses pembangunan.