Bandar Lampung, Gatra.com - Gara-gara pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2019 nunggak 9 bulan, seribuan massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Lampung Utara mendatangi kantor Pemerintah Kabupten Lampung Utara, untuk menuntut pembayaran dana tersebut. 

"Kami datang untuk meminta penyelesaian Dana Desa 2019 dan mempertanyakan hak kami yang belum terbayarkan, dan kami minta kepastian pembayarannya,” ujar Pengurus Apdesi Lampung Utara Alwan kepada awak media. Senin, (2/12).

Alwan berharap tunggakan tersebut dapat dibayarkan tahun ini juga, karena dana tersebut akan dipergunakan untuk biaya operasional dan pembayaran gaji perangkat desa.

“ADD 2019 yang belum dibayarkan sebanyak 210 desa, dari 232 desa, dan 22 desa lainya dipastikan telah dibayar oleh Pemkab selama 6 bulan,” sambung Alwan.

Sementara itu, menanggapi aksi demo dari APDESI, Pj Sekda Lampung Utara, Sofyan mengatakan Pemkab Lampung Utara sudah komitmen dan saran dari DPRD Lampung Utara, akan melakukan pembayaran tunggakan ADD 2019 pada tahun 2020 mendatang.

“Pembahasan anggaran dengan DPRD terkait yang disampaikan oleh perangkat desa, akan dibayarkan di tahun 2020, untuk tunggakan empat bulan dibayarkan pada Januari dan lima bulan berikutnya pada Februari.” jelas Sofyan.

Menurut Sofyan, keterlambatan pembayaran ADD 2019, salah satunya adalah tidak kontinyunya jumlah pendapatan yang masuk ke kas daerah. Oleh karena itu perlu mempertimbangkan kondisi keuangan Pemkab Lampung Utara.

"Ketersediaan dana hanya cukup untuk membayar 22 desa, karena terhambatnya dana pendapatan yang masuk, jadi ada desa yang tertunda pembayaranya, jumlah yang belum terbayarkan saya tidak tahu pasti, kalau gak salah sebulannya sekitar Rp 8 miliar, lebih jelasnya di Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Lampung Utara,” jelas Sofyan.

Kendati sudah dijanjikan tunggakan ADD 2019 akan dibayar pada 2020 mendatang, namun demikian aparatur desa dan kepala desa tetap bersikeras agar Pemkab Lampung Utara membayarkan Alokasi dana desa (ADD) tetap dibayarkan Tahun 2019.

“Jika terpaksa dibayar tahun 2020, lantas bagaimana pertanggung jawabannya, kami minta Pemkab bisa membayarkan tetap di tahun 2019 ini," tuntut salah seorang peserta aksi.

Tidak puas dengan jawaban pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, dalam kesempatan demo tersebut, massa aksi APDESI juga mengancam akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan perihal keterlambatan tersebut kepada Mendagri.

Demo yang dihadiri oleh seribuan massa APDESI tersebut berlangsung damai dan aman dengan kawalan ratusan aparat kepolisian dari Polresta Lampung Utara.