Jakarta, Gatra.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti mengatakan, Indonesia dapat menjadi negara maju dan keluar dari jebakan masyarakan berpenghasilan menengah atau middle income trap. Salah satu syaratnya yakni ketersediaan infrastruktur yang memadai. Artinya, infrastruktur di Tanah Air harus saling terhubung antara objek vital dengan kawasan perekonomian di dalam negeri.

"Salah satu langkah yang diperlukan agar Indonesia dapat tumbuh berkelanjutan dan keluar dari jebakan masyarakat berpenghasilan menengah (middle income trap) adalah tersedianya infrastruktur yang saling terhubung antarkawasan ekonomi khusus, kawasan industri serta pariwisata, dan ketersediaan infrastruktur layanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi," ujar dia saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Senin (2/12).

Oleh karena itu, menurut Destry, pemerintah harus bersungguh-sungguh melakukan percepatan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait harus pula siap mendukung percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, demi mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045.

Ia melanjutkan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah dapat melakukan beberapa hal, di antaranya peningkatan peran private investor dan innovative financing; peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (feasibility study); kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan otoritas terkait lainnya. 

Beberapa poin untuk mengharmonisasikan proyek infrastruktur dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pariwisata; serta integrasi data dan informasi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelesaian proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Nah kalau dari kami sendiri, untuk mendorong akselerasi pembiayaan infrastruktur. BI terus mengoptimalkan kapasitas intermediasi perbankan," imbuh Destry.

Caranya, sebut Destry, dilakukan melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial, dan pemanfaatan instrumen hedging, serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah.

"Kebijakan Bank Indonesia tersebut diharapkan menjadi kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan infrastruktur menuju Indonesia Maju," katanya.