Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menanggapi wacana jabatan presiden tiga periode dan dipilih oleh MPR. Mahfud menyebut hal itu jadi kewenangan MPR.

"Itu urusan politik, urusan MPR, bukan urusan menteri. Menteri enggak boleh bicara tiga periode. Itu keputusan MPR dan parpol (partai politik)," ucap Mahfud usai penyerahan LHKPN di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/12).

Mahfud menyebut pihaknya hanya akan menjaga stabilitas atas wacana yang digelontorkan Partai NasDem ini. "Kalau stabilitasnya kita jaga, kalau mau sidang kita jaga. Kalau subtansinya, tidak boleh [berpendapat] kita ini," katanya.

Baca Juga: Diskusikan Amandemen UUD '45, MPR Akan Sambangi PBNU

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR, Arsul Sani menyebut usulan penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden datang dari Partai Nasdem. "Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem. Tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa [detilnya]," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menolak usulan tersebut. Menurut dia, pihak yang mengusulkan masa jabatan presiden tiga periode tersebut ingin mencari muka dan menampar mukanya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Itu ada tiga [alasan] menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, kedua, ingin cari muka, ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.

Baca Juga: Mendagri Tito Fokus Pemilihan Langsung, Pengalihan Isu?

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan, sejak awal menolak rencana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Jokowi mengaku dirinya ingin presiden tetap dipilih oleh rakyat. "Sejak awal, sudah saya sampaikan, saya ini produk dari pemilihan langsung," ucapnya.

Jokowi meminta agar persoalan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak dilebarkan-lebarkan. Dia menilai alangkah baiknya apabila semua pihak fokus terhadap permasalahan ekonomi global.

"Jangan melebar kemana-mana, kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden tiga periode, presiden satu kali delapan tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata Jokowi.