Palembang, Gatra.com – Para Ketua RT/RW di kota Palembang hendaknya bersiap dengan fasilitas ketenagakerjaan yang akan diberikan pemerintah. Pemerintah kota Palembang menyiapkan jaminan ketenagakerjaan pada sekitar 5.000 Ketua RT/RW.

"Rapat ini, memberikan kesempatan kepada Ketua RT/RW, ustadz, ustadzah, serta marbot guna mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Palembang memandang perlu adanya jaminan pelaksanaan tugas secara optimal melalui BPJS Ketenagakerjaan," ujar Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda, Senin (2/12).

Fitrianti yang menggelar rapat pembahasan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memastikan jaminan ketenagakerjaan akan dimulai dengan kajian dan dasar hukum pelaksanaan. Setelahnya dilakukan sosialisasi dan dikenalkan kepada para penggunanya.

“Pemerintah Kota Palembang akan melakukan kajian terhadap kemungkinan pemberian jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT RW, serta ustad ustadzah dan marbot,” sambungnya.

Kota Palembang terdapat sekitar 5000 ketua RT/RW dan 400 ustadz ustadzah di 18 kecamatan. Penerapan BPJS Ketenagakerjaan harus dimulai dengan kajian dan dasar hukum pelaksanaan, serta sosialisasi, dan dilaunching.

Sebelummya, sejumlah OPD di Kota Palembang pernah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan di antaranya Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Protokol, DLHK, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial. namun seluruh OPD tersebut tidak melanjutkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan alasan terganjal aturan.