Karanganyar, Gatra.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menagih kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait penyederhanaan administratif bagi guru. Sehingga, waktu mereka tidak banyak terpangkas untuk kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar (KBM).   

"PGRI akan menagih ke menteri (Nadiem Makarim). Jadi, enggak hanya retorika semata namun perlu regulasi. PGRI menanti aksi nyata," kata Sekretaris PGRI Jawa Tengah, Aris Munandar kepada Gatra.com di Karanganyar, Jumat (29/11/2019).

Ia menyebut kegelisahan para guru yang kerepotan dengan administratif kegiatannya dipahami Menteri Nadiem yang tertuang di naskah pidatonya jelang Hari Guru Nasional 2019. Kemerdekaan guru untuk bisa mengajar secara penuh selalu diharapkannya.

Menurutnya, itu wujud pembaruan di bidang pendidikan, dan wujud pembaruan di bidang pendidikan.

Aris mengatakan Menteri Nadiem sudah bertemu dengan pengurus PGRI melalui perwakilannya. Hanya saja untuk bisa melakukan pembaruan itu, SDM guru masih kurang layak.

"Di era revolusi industri 4.0 ini, kita masih ketinggalan. Perlu penguasaan digitalisasi untuk membantu proses pembelajaran. Adaptasi guru terhadap teknologi sangat dibutuhkan," ujarnya.

Untuk itulah PGRI mendorong guru menerapkan smart learning dan pendidikan karakter. Para pendidik harus melahirkan angkatan kerja yang tak hanya menguasai softskill dan hardskill. Namun juga berperilaku baik.

"Saya mengira tidak ada industri yang menolak lulusan sekolah. Mereka yang berperilaku baik akan lebih diutamakan," kata pria yang juga menjabat Ketua PGRI Karanganyar ini.