Jakarta, Gatra.com - Pemerintah membatalkan rencana penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang akan diterbitkan pada tanggal 3 Desember dan 10 Desember 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembatalan tersebut dilakukan karena pembiayaan pemerintah pada tahun 2019 telah terpenuhi, sehingga penerbitan SUN dan SBSN sudah tidak diperlukan.

“Waktu itu sudah melakukan front loading. Berdasarkan estimasi defisit akhir tahun, apa yang kita lelangkan selama ini sudah memenuhi,” katanya dalam acara "10 Tahun Kompas100 CEO Forum" di Hotel Ritz Charlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11).

Selanjutnya, sumber pembiayaan APBN 2019 telah memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menutup defisit sesuai estimasi. Pembiayaan tersebut bersumber dari pasar dalam negeri dan luar negeri, serta pinjaman yang bersifat bilateral maupun multilateral. 

“Seluruh estimasi untuk pembiayaan tahun ini dari seluruh pembiayaan yang sudah dilakukan dalam 11 bulan,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah terakhir kali menerbitkan lelang SUN pada tanggal 19 November 2019. Lelang ini terdiri dari tujuh seri dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp23 triliun dari penawaran masuk Rp42 triliun. Sementara itu, lelang sukuk negara atau SBSN terakhir dilakukan pada 26 November 2019 atas lima seri dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp7,9 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp19,51 triliun.

Hingga Oktober 2019, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan utang sudah mencapai Rp384,52 triliun atau 107,03% dari target APBN. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (Neto) sebesar Rp401,71 triliun dan pinjaman (Neto) negatif senilai Rp17,19 triliun. Realisasi yang negatif tersebut mengindikasikan kondisi pembayaran cicilan pokok pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan penarikan pinjaman yang dilakukan pemerintah.