Jakarta, Gatra.com - Aksi Mahasiswa yang dilakukan pada September lalu berhasil menunda pengesahan sejumlah rancangan Revisi Undang-Undang (RUU), yang salah satunya adalah RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

Para pengamat menilai, pemerintah terkesan ditekan oleh pemilik Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Kontrak Karya (KK) dalam merevisi UU No.4 Tahun 2009 demi memenuhi kepentingan pengusaha.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (CIRRUS), Budi Santoso menilai Minerba merupakan hal yang vital dan strategis sehingga pemanfaatan serta pengelolaannya tidak bisa hanya sekadar diperlakukan sebagai komoditi biasa. 

Batubara harus diperlakukan sebagai energi, maka dari itu pengelolaannya harus dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kebijakan yang tidak pro eksplorasi ini yang menyebabkan kegiatan eksplorasi tidak berkembang. Jadi pemerintah perlu mengkaji ulang, terutama terkait lelang dalam penerbitan izin dan jual beli perijinan harusnya, jangan dikasih celah,” kata Budi dalam Diskusi Publik Pembahasan DIM Rancangan Revisi UU Minerba, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/11).

Pengamat Kebijakan Minerba sekaligus Mantan Dirjen Minerba, Simon F. Sembiring mengatakan, perubahan pasal 102 dan 103 dalam UU No.4 tahun 2009 merupakan sebuah kemunduran sebab menggunakan diksi “mengolah dan atau memurnikan”. 

Pasalnya, Simon menilai kebijakan untuk mendorong pemurnian tetap harus dilakukan di dalam negeri.

Simon mengkritisi terkait pasal-pasal perpanjangan kontrak. Dengan adanya diksi ‘menjamin’, hal tersebut dinilainya membuat posisi Pemerintah dan Pengusaha setara. Padahal dalam KK dan PKP2B, jelas disebutkan pengusaha adalah kontraktor pemerintah.

“Harusnya lebih elegan untuk bisa diperpanjang, diatur pada PP, jangan di UU. Bahasa hukum yang dipakai itu harusnya ‘menjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku’ jadi jangan menjamin dilakukan,” jelas Simon.

“Kita tidak benci, tapi kita kritisi. Kita elegan, dengan acara seperti diskusi ini jadi bisa dipertanggung jawabkan kritik kita,” katanya.