Jakarta, Gatra.com - Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk menentukan jalannya Musyawarah Nasional (Munas). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut pleno kali ini mempersiapkan materi untuk Munas.

"Persiapannya ini kan persiapan materi munas, ya persiapan materi munas tadi sudah disiapkan dan semuanya sudah diselesaikan jadi tinggal di forum munas nanti dibahas," ujar Airlangga singkat seusai pleno di DPP Golkar, Jakarta, Rabu malam (27/11).

Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus menyebut pleno kali ini mendengarkan beberapa laporan sebagai persiapan menjelang munas. Lodewijk menyebutkan dalam pembahasan di rapat tersebut di antaranya mendengarkan laporan ketua panitia, Steering Commitee (SC) dan ketua penyelenggara.

"Hasil dari pleno tadi kan kita pertama mendengarkan laporan dari ketua penyelenggara, kemudian mendengarkan laporan dari steering committee, dan yang ketiga mendengarkan paparan sekaligus laporan dari ketua panitia pelaksananya," ungkap Lodewijk.

Lodewijk menjelaskan dalam pleno kali ini tetap ada perdebatan kecil. Perdebatan itu, kata dia, mengenai mekanisme pemilihan ketua umum yang sudah tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Iya memang terjadi perdebatan mengenai pasal-pasal dari AD/ART itu berbeda. Mereka salah menjabarkan AD/ART bahwa mekanisme pemilihan ketua umum partai golkar ada tiga, penjaringan, pencalonan, baru pemilihan," katanya.

Lodewijk menyebut pemilihan ketua umum pada Munas nanti tetap merujuk pada AD/ART. Menurutnya, ketiga tahapan itu harus dilewati dan tidak bisa diubah karena sudah sesuai amanat AD/ART.

"Padahal di AD/ART diatur, bagaimana proses penjaringan, ada ketentuannya, bagaimana pencalonannya, ada ketentuannya, bagaimana pemilihannya, ada ketentuannya. Jadi tahapan itu harus dilewati satu per satu baru loncat ke pemilihan," katanya.

"Kalau tahapan yang tiga itu tidak bisa diubah, karena itu sudah amanat AD/ART, kecuali nanti kita ubah lagi AD/ART tapi kan kita enggak seperti itu dan itulah Partai Golkar prosesnya seperti itu. Bukan hanya DPP, sampai tingkat desa pun seperti ini," tambahnya.