Jakarta, Gatra.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengaku bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi harus dikaji ulang. Pasalnya, melalui sistem zonasi, nyatanya PPDB belum mampu mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita bangsa.

Peneliti Ahli Pertama Pusat Kajian Kebijakan LAN, Fachrizal, mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 hal yang harus diselesaian terkait permasalahan dengan kebijakan sistem PPDB berbasis zonasi. Masalah pertama adalah belum meratanya ketersediaan sekolah negeri di beberapa daerah.

"Dari kajian kami di beberapa daerah, permasalahan yang banyak ditemui adaah kurang meratanya sekolah negeri. Bahkan di beberapa daerah, sekolah negeri nyatanya tidak banyak. Ada juga di beberapa daerah yang malah tidak memiliki sekolah negeri sama sekali," ujar Fachrizal saat di temui di Kantor LAN, Jakarta, Rabu (27/11).

Permasalahan kedua, banyaknya pergantian pengaturan sistem zonasi PPDB yang sering berubah-ubah. Fachrizal menyoroti bahwa peraturan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 bahkan beberapa kali direvisi dengan keluarnya Permensikbud Nomor 20 Tahun 2019, yang kemudian menjadi titik tolak penerapan sistem zonasi PPDB.

"Ketiga, kebijakan yang mengatur sistem zonasi PPDB selau dikeluarkan mendekati watu pelaksanaan. Lalu, yang tak kalah penting adalah payung hukum zonasi PPDB yang tidak selaras antara Permensikbud dengan PP 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa PPDB didasarkan pasa hasil ujian akhir nasional," katanya.

Atas dasar permasalahan tersebut, LAN merekomendasikan agar pemerintah menerbitkan Perpres untuk memperkuat sinergitas dan sinkronasi kebijakan antarkementerian dan lembaga serta daerah dalam mendukung sistem zonasi PPDB. Serta diikuti oleh sanksi bagi daerah yang tidak menjalankan perpres tersebut.

"Penguatan koordinasi terkait data kependudukan juga agar ke depan semakin tertib dan pelibatan sekolah swasta dalam sistem zonasi juga harus dipertimbangkan dalam memenuhi daya tapung siswa," ujarnya.