Sarolangun, Gatra.com - Bupati Sarolangun, Cek Endra menyampaikan keluh kesahnya soal maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah itu kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena merasa tak berdaya menangani hal tersebut.

"PETI ini di Jambi salah satunya yang ada di Sarolangun, yang besar. Kita ini tidak berdaya di Sarolangun disuruh ngawasi daerah mengenai pertambangan ini semua, terus terang kita tidak memiliki anggaran untuk itu. Dinasnya pun ada di Pemerintah Provinsi Jambi," katanya ketika dikonfirmasi Gatra.com saat koordinasi, audiensi dan supervisi program pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 bersama KPK, di aula kantor Bupati setempat Rabu (27/11).

Cek Endra mengatakan, dari hal tersebut sehingga seharusnya yang lebih aktif itu provinsi yang mengawasinya atau bersama-sama. Dua tahun yang lalu pihaknya menganggarkan Rp300 juta untuk monitoring ini tapi tidak didampingi oleh provinsi.

"Ke depan tadi saya usulkan melalui KPK agar Provinsi memberikan perhatian sesuai dengan kewenangannya dan juga bagaimana menertibkan ini," kata Cek Endra.

Ia menyebut, kalau di provinsi lain ada Peraturan Daerah (Perda) soal tambang rakyat, kenapa Provinsi Jambi tidak melakukan itu dan ini kan memang muncul di daerah tersebut. Bahwa lahannya ini berpotensi ada kandungan emasnya, tidak terbantahkan itu memang ada.

"Apalagi itu adanya di lahan pekarangan masyarakat yang di luar konsesi pertambangan besar, saya pikir solusi yang terbaik memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan aturan atau dengan perda," katanya.

Ia menjelaskan, dari berbagai upaya itu sehingga katanya pihaknya bisa mengatur itu, bisa mengawasi itu. Termasuk juga ada sumber dana pendapatan daerah dari situ. Kalau itu bisa diurus ia yakin masyarakatnya bisa tertib.

"Mereka pun aman, tidak merasa dikejar-kejar terus dan tahu kewajibannya apa, termasuk kita dalam usaha pengendalian lingkungan," ujarnya.