Jakarta, Gatra.com - Pimpinan KPK, Laode Muhammad Syarif menyebut hampir semua partai politik tak transparan terkait keuangan dan anggaran pembelanjaannya. Hal itu menjadi evaluasi sekaligus rekomendasi dari KPK saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR hari ini, Rabu (27/11).

"Satu, membuat transparansi sumber keuangan partai politik dan pembelanjaan. Terus terang, hampir semua partai politik tidak berkenan untuk membuat transparan keuangan partai politik, makanya rekomendasinya itu," kata dia dalam RDP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Adapun rekomendasi kedua dari KPK ialah soal kaderisasi. Laode menyebut, banyak kader yang merasa tidak bisa sampai ke atas karena nggak punya modal. Oleh karena itu, KPK mengusulkan juga agar proses kaderisasi di partai politik itu berdasarkan merit sistem, ada yang menjalankan dan ada yang tidak menjalankan.

"Oh iya yang kader ini, banyak kader yang lompat, pindah-pindah dari kader partai A ke partai B dari partai C ke A seperti itu, jadi memang ini masih bermasalah," papar dia.

Ketiga, soal penegakan etik di partai politik. Laode menilai, jika ketiga rekomendasi itu dijalankan akan lebih baik dan berharap bahwa pemerintah bisa menambah sumbangan terhadap pengelolaan partai politik.

"Tapi terus terang belum ada satu partai politik yang memenuhi ketiga syarat itu," tandasnya.