Jakarta, Gatra.com - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmi Radhy mengatakan, penetapan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina, bukan sebagi Dirut Pertamina, sudah tepat.

Meski begitu, ia mempertanyakan penetapan Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin (BGS) sebagai Wakil Komut Pertamina. Menurutnya, hal tersebut terkesan ambigu. 

"Di satu sisi, BGS sebagai wakil Menteri BUMN yang harusnya mengawasi Komisaris, malah menjadi wakil Ahok. Dalam struktur manajemen agak anomali," katanya saat dihubungi Gatra.com, Rabu (27/11).

Selanjutnya, penunjukan mantan Komisaris Jenderal Polisi, Condro Kirono sebagai Komisaris Pertamina juga sangat tepat. Alasannya, kapabilitas Condro Kirono dalam penyelidikan dan Penyidikan akan sangat bermanfaat dalam menghabisi Mafia Migas.

"Hampir semua fraud di Pertamina melibatkan mafia migas, yang bersekutu dengan oknum internal, seperti yang terjadi pada Petral," ujarnya.

Menurutnya, tantangan utama Ahok sebagai Komut Pertamina yakni melakukan perbaikan terutama menekan mafia migas beserta sekutu internal. "Prioritas utama Ahok untuk melecut Direksi Pertamina adalah menurunkan defisit neraca migas seperti diharapkan Jokowi. Caranya dengan menaikkan ekspor dan menurunkan impor migas," tuturnya.

Selanjutnya, Fahmi mengatakan, Ahok harus mendorong Direksi Pertamina untuk meningkatkan investasi. Pertama, dilakukan melalui penggunaan high technology dalam eksplorasi dan eksploitasi migas untuk menaikkan produksi migas. Kedua, menyelesaikan pembangunan kilang minyak untuk menurunkan impor BBM.

"Kalau tidak kunjung mendapatkan investor, Pertamina dapat membiayainya dengan menerbitkan global bond. Dalam konteks ini lah pergantian Dirkeu [Direktur Keuangan Pertamina] cukup penting," ujarnya.

Ketiga, mempercepat pengembangan EBT, dari B20 ke B30 dilanjutkan B100 untuk menurunkan impor solar dan avtur. "Kerja sama dengan Eny Italia untuk menghasilkan B100 dengan bahan baku sawit harus segera direalisasikan," katanya.

Keempat, secara sistemik dan terus menerus memaksa direksi memberantas mafia migas dan oknum internal yang menjadi sekutunya. Kelima, mengadakan pertemuan dengan Serikat Pekerja Pertamina. "Pasalnya, Serikat Pekerja tampaknya sudah bisa menerima Ahok sebagai Komut, bukan Dirut Pertamina," ucap Fahmi.