Jakarta, Gatra.com - Ombudsman menyorot sebanyak 800 entitas lembaga pemerintahan dalam survey tingkat kepatuhan layanan publik sepanjang 2019. 

"Itu adalah survey yang besar sekali, yang dilakukan Ombudsman, yang meliputi 800 entitas kementrian lembaga, pemda tingkat satu dan tingkat dua," kata komisioner Ombusdman Adrianus Meliala, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (27/11).

Dikatakan, kepatuhan terhadap standar layanan memang harus diawasi ketat, sesuai dengan ketetapan Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang layanan publik. Ada beberapa item yang menjadi sorotan pihaknya.

"Item ini enggak sederhana. Misalnya ketika kita datang ke Kemenlu, mau ngurus visa paspor, ada enggak ruang tamu, ada enggak wc, ada enggak ruang laktasi, ada enggak ruang hambatan kalau kita difabel. Atau ada enggak jembatan untuk naik ke atas kalau kita pake kursi roda," katanya.

Adrianus menilai kelengkapan layanan itu tidak boleh dianggap remeh karena disanalah penunjang layanan publik.

"Maka gimana kita ke tingkat yang lebih tinggi? Nah cek ada ngak, kalau tidak, ya tidak. Kalau ada tapi kurang bagus dan lain sebagainya, akan dinilai. Dapat angka yang kami kaitkan dengan zona merah, kuning, hijau. Kalau masuk zona tertentu, zona hijau, predikat tertinggi, begitu," jelasnya.

Ombudsman yang menyelenggarakan acara anugrah predikat kepatuhan 2019 yang digelarnya hari ini, juga akan dikombinasikan dengan seminar untuk memperkenalkan metode progresif dan partisipatif yakni pendekatan perlakuan yang adil (fair treatment approach) terkait pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik.

Dalam acara ini, Ombudsman mengundang semua instansi yang memiliki delik pengaduan, agar mampu meniru dan menerapkan layanan publik yang baik.