Pekanbaru, Gatra.com -- Ketua Fraksi  Partai Golkar di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Idris Laena, menyebut musyawarah mufakat (aklamasi) dalam pemilihan ketum Golkar bisa menjadi solusi untuk meningkatkan capaian partai di ajang politik. Menurutnya opsi tersebut dapat meredam gejolak di internal partai.

Dia mengungkapkan, ajang perebutan kursi Ketum di Munas, sangat menguras konsentrasi kader dalam membangun partai. Pasalnya, perebutan kursi Golkar membutuhkan energi dan materi yang besar.

"Golkar itu capek bertanding di dalam, untuk merebut ketua umum itu mengeluarkan energi yang luar biasa. Dampaknya kini tidak ada kader Golkar yang bisa diajukan di Pilpres kemarin," sebutnya kepada Gatra.com saat dihubungi dari Pekanbaru, Selasa (26/11).

Legislator asal Riau itu menambahkan,  saat ini ada tren yang menunjukan partai yang memilih Ketum dengan musyawarah, punya peluang membukukan torehan positif di ajang pemilu.

"Coba lihat parpol pecahan Golkar , Nasdem atau Gerindra. Itu kan partai nasionalis yang awalnya dari orang-orang Golkar, nah mereka bisa besar kan. Mereka begitu cepat naik,karena mereka tidak terlalu pusing bertanding di dalam," ungkapnya.

Namun, Koordinator wilayah (Korwil) DPP Partai Golkar Riau itu, mengakui, bahwa opsi musyawarah mufakat dapat menghentikan tradisi demokrasi di Partai Beringin. Hanya saja, katanya, opsi tersebut bukan menghilangkan unsur demokrasi seutuhnya di Partai Golkar.

"Golkar itu kan demokrasi Pancasila, nah Pancasila itu menganjurkan musyawarah/mufakat. Artinya jika memungkinkan dilakukan opsi itu kenapa tidak. Kita sudah membuktikan dalam pemilihan Ketua MPR dilakukan musyawarah mufakat," katanya.

Hingga kini dua kandidat dipastikan bakal bersaing merebut kursi Golkar 1, mereka adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartato (petahana)  dan Bambang Soesatyo (Ketua MPR).