Yogyakarta, Gatra.com - Wakil Ketua DPRD DIY dari Partai Keadilan Sejahtera, Huda Tri Yudiana, menyatakan agar kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dibesar-besarkan. 

“DIY ini sebenarnya soal kasus intoleransi sudah terlatih. Masyarakat sudah terlatih. Maaf, tapi berapa banyak sih kasus intoleransi yang terjadi di satu tempat. Lihat di kampung-kampung, masyarakat hidup berdampingan kok,” ujar Huda usai menemui Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PGMY) yang beraudiensi di Gedung DPRD DIY, Selasa (26/11).

Huda melihat, kasus intoleransi sebenarnya hanya masalah kecil dan bukan apa-apa. Sehingga, kata dia, tidak perlu dibesar-besarkan atau diblow-up sedemikian rupa.

Politisi PKS ini melihat dibandingkan kasus lain, aksi intoleransi sangat sedikit. Banyak kasus besar lain yang membutuhkan perhatian.

“Ada ratusan kasus klitih. Ada, maaf, ratusan siswi yang hamil di luar nikah. Belum lagi masalah kemiskinian dan moralitas kalangan remaja. Termasuk keluhan ribuan pengemudi becak motor. Kasus-kasus ini membutuhkan konsen kita yang lebih besar. Soal intoleransi saya menghargai, tapi jangan dibesar-besarkan,” lanjutnya.

Huda meminta kasus intoleransi yang terjadi ditempatkan secara proposional. Menurut dia, toleransi DIY dalam sejarah adalah pionir bagi Indonesia.

“Saya kira sekarang ini yang terpenting sebagai upaya mencegah kasus intoleransi tidak terulang lagi adalah menggiatkan lagi komunikasi dari pusat sampai ke bawah,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleran. Jika memang di masyarakat ada aturan dan terus dikomunikasikan, Huda melihat masalah intoleransi tidak akan terjadi.

“Kita di DIY sudah ngerti dan mengerti apa yang sudah harus dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, menanggapi hasil penelitian Setara Institute yang menyatakan mungkin saja hasil riset itu benar. Namun Sultan mengatakan tidak tahu persis dasar penelitian itu.

“Kami bisanya mencoba menurunkan beban intoleransi itu secara maksimal. Saat ini kasus intoleransi mengalami perkembangan berdasarkan alasan dan motif tindakan," katanya.

Menurut dia, kasus intoleransi berkembang dengan mengambil alasan kearifan lokal dan akhirnya berganti motif dan isu.

Sebagai upaya mencegah kasus intoleransi, Pemda DIY menurut Sultan terus berupaya meningkatkan budaya literasi di masyarakat dan bersikap keras terhadap beberapa hal yang kurang berkenan.

Ia lantas mencontohkan kasus izin peminjaman Masjid Gede Kauman untuk acara Muslim United beberapa waktu lalu. Pihak Keraton, kata dia, tak memberi izin acara itu agar tidak dijadikan sebagai ruang intoleransi.

"Yang Masjid Agung Keraton, saya tidak boleh untuk kepentingan lain. Itu semua kan hanya untuk intoleransi," ujarnya.