Jakarta, Gatra.com - Ormas Muhammadiyah mengaku secara organisasi merekomendasikan anggotanya untuk tidak mengikuti Reuni massa 212 yang rencananya akan dilakukan pada Selasa (2/12) mendatang. 

Namun, jika ada anggota secara pribadi ingin ikut aksi, Muhammadiyah tidak akan melarang asal tidak merepresentasikan organisasi dengan membawa atribut dan hal lain yang representasikan Muhammadiyah. 

"Muhammadiyah tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan Reuni (212) tersebut. Jadi kalau ada kader PP Muhammadiyah yang ikut, maka itu disimbolkan sebagai aksi pribadi, yang tidak terkait organisasi. Tidak diperkenankan bagi kader untuk membawa dan mengenakan tribut yang memperlihatkan Muhammadiyah," kata Sekertaris Utama PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, di Kampus UMJ, Ciputat, Senin (25/11).

Namun, secara umum Sekertaris PP Muhammadiyah tersebut juga mengatakan Reuni massa 212 mendatang merupakan hal yang tidak salah, karena aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi dari kebebasan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD).

"Saya rasa penyampaian pendapat dilindungi oleh UUD, jadi tidak masalah tentang aksi itu. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, tapi tentu penyampaian pendapat dalam berbagai macam bentuk misal aksi atau menulis, tetap harus sesuai dengan UU yang berlaku," paparnya.

Dikatakan, rencana Reuni 212 harus dimaknai sebagai upaya untuk lebih membangun Indonesia dan tidak bermaksud membangun sentimen primordial atau membangkitkan panasnya suasana sosial politik saat ini.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) Aksi 212 dijadwalkan akan menyelenggarakan reuni di tanggal 2 Desember 2019 mendatang. Rencannya kegiatan akan dilakukan di lapangan Monas.