Jakarta, Gatra.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengawasi lebih ketat, wajib pajak (WP) dengan saldo rekening di atas Rp1 miliar. Tujuannya, untuk memastikan bahwa WP tersebut sudah melaporkan aset yang dimilikinya pada DJP.

"Datanya banyak sekali, kita terima rekening OP minimal Rp1 miliar, jadi kita tahu semua siapa," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Irawan dalam acara Ngobras Pajak, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

Irawan mengatakan, data saldo rekening tersebut sudah dikantonginya sejak April 2019, yang didapatkannya dari para perbankan usai implementasi program automatic exchange of information (AEoI) pada tahun 2017-2018. Data rekening itu, tercatat per 31 Desember 2018.

Meski telah memiliki data rekening tersebut, lanjut Irawan DJP tidak bisa dengan serta merta melakukan penagihan begitu saja kepada WP. Sebab, dari data yang telah dimiliki oleh DJP, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dulu.

"Saldonya itu kan hasil akumulasi dari tahun sebelumnya, jadi bukan berarti saldo 2017 itu penghasilan 2017, belum tentu bisa jadi penghasilan tahun sebelumnya. Jadi kita tidak serta merta misalnya rekeningnya Rp10 miliar langsung kita hitung kalikan ke 30 persen," katanya.

Irawan mengungkapkan ada empat tahapan yang harus dilakukannya untuk menganalisis rekening-rekening itu. Pertama adalah persiapan, dimana nantinya data rekening akan disamakan dengan data SPT. 

Kedua, data tersebut akan disamakan juga dengan data eksternal yang berasal dari pertanahan dan samsat (kepemilikan kendaraan). Barulah kemudian data yang dimiliki DJP dapat dianalisa, dan hasil dari analisa itulah yang akan digunakan untuk pengawasan.

"Kita temukan ada yang belum dilaporkan di SPT maka kita klarifikasikan ke WP, apakah data demikian sudah dilaporkan pada SPT, kalau belum, kita persilakan data SPT diperbaiki, atau komunikasi dulu jangan-jangan data kita salah," ujarnya.