Jakarta, Gatra.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng guru dan dosen untuk menceritakan masalah pajak kepada anak-anak didik mereka. 

Langkah itu dilakukan demi lebih meningkatkan inklusi pajak kepada masyarakat Indonesia, khususnya pada calon-calon Wajib Pajak (WP) di masa depan.

"Jadi, inklusi ini memang dibutuhkan untuk bercerita, kepada khususnya calon pembayar pajak. Dan tadi tema kita adalah pajak bertutur. Tuturkan pajak pada siapa saja, tuturkan pajak pada siapapun juga," kata Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo dalam acara Pajak Bertutur, di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (25/11).

Menurut Suryo, DJP selama ini hanya berperan sebagai pengumpul dan pengawas pajak saja. Tanpa bisa menyampaikan, seberapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan perekonomian negara.

Dengan Pajak Bertutur, lanjut Suryo, ke depannya diharapkan, guru, dosen dan staf-staf pengajar lainnya dapat menyampaikan kepada anak didik mereka tentang urgensi membayar pajak, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak.

"Sebagian besar anggota kami itu ada di pengawasan. Mengingat kami fokusnya di sana dan kita memerlukan orang yang bisa bercerita, khususnya pada calon pembayar pajak. Karena itu, ada program Pajak Bertutur," jelasnya.

Sementara itu, untuk menjalankan program Pajak Bertutur, sebelumnya DJP telah bekerjasama terlebih dulu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Untuk jenjang SD sampai SMA, kata Suryo, DJP meminta kepada para guru untuk menyisipkan pengertian dan urgensi pembayaran pajak di setiap mata pelajaran. Sedangkan untuk universitas, pembelajaran tentang pajak disisipkan dalam mata kuliah wajib umum (MKWU), seperti di mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan lainnya.

"Untuk pengajarannya ini, kita kerjasama dengan Dikbud dan Dikti untuk menyisipkan di mata pelajaran dan mata kuliah wajib mereka," katanya.