Jakarta, Gatra.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta mengkritik program perampingan birokrasi Presiden Joko Widodo. Ia menilai masih jauh dari ekspektasi masyarakat.

"Menarik memang soal perampingan birokrasi ini kan itu dipidatokan tapi belum ketahuan praktiknya. Yang jelas kan kemudian beliau juga mengangkat wamen yang cukup banyak gitu dan itu menjadi tidak sejalan dengan upaya perampingan birokrasi," ujar Sukamta di Kedai Sirih Merah, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11).

Namun, menurut Sukamta hal lumrah dilakukan seorang Presiden Jokowi untuk memilih staf khusus. Ia mencontohkan adanya penunjukan stafsus di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hanya saja Sukamta menilai penunjukkan tersebut jauh lebih maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan.

"Soal stafsus memang presiden sejak zaman dulu Pak SBY juga punya stafsus ya sesuai dengan keperluan," katanya.

Inkonsistensi Jokowi menurut Sukamta tak sedikit masyarakat yang menyebut justru pejabat politik malah yang diuntungkan dari formasi pemerintahan yang tak ramping saat ini.

"Harapan kita mudah-mudahan dengan anak-anak muda yang kalau dilihat dari pendidikan yang cukup bagus itu bisa menjadi mitra diskusi dari pak presiden yang baik agar negara ini punya kebijakan yang benar dan tepat untuk generasi baru anak-anak muda Indonesia ini," pungkasnya.