Palembang, Gatra.com – Kabupaten Muara Enim menginjak usia yang baru, yakni ke 73 tahun. Dalam peringatan perayaannya, Gubernur Sumsel, Herman Deru menekankan agar kabupaten ini fokus menekan angka kemiskinan, minimal satu digit.

Meski pada awal September lalu, Bupati non aktif, Ahmad Yani terjerat kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pengerjaan 16 proyek infrastuktur di kabupaten Muara Enim.

Dalam keterangan persnya saat menghadiri peringatan ulang tahun kabupaten ini, Herman Deru menyatakan perlunya keselarasan antara kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

“Ajak BPS mencari tahu mengenai bagaimana formula yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Jika tahun ini, kemiskinan di Muara Enim masih 12,5%, maka minimal pada tahun depan harus bisa 11,5% jika lebih bagus lagi bisa 10%. Saya tagih itu, tidak perlu tinggi-tinggi, cukup 1%, nanti saya apreasiasikan,” ungkap Deru.

Hal terpenting lainnya dalam pembangunan kabupaten Muara Enim, ialah perbaikan kinerja berupa perbaikan jalan hingga peningkatan layanan. Sehingga, kata Deru, warga yang membayar pajak akan merasa terpenuhi haknya dan sadar melaksanakan kewajibanya tersebut jika pembangunan dan pelayanan bisa dirasakan.

“Memang tidak mungkin bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, tapi paling tidak kondisi jalan mengalami peningkatan. Misalnya sekarang jalan berbatu, maka besok sudah beraspal. Setelah masyarakat merasakan perbaikan itu, mereka akan sadar membayar pajak,” ungkap Deru.

Sementara itu, kasus dugaan yang menjerat bupati non aktif Ahmad Yani sudah mulai masuk tahap persidangan. Terdakwa yang pertama menjalani persidangan ialah kontraktor atau pihak rekanan (swasta), Robi Okta Fahlevi, di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Dalam sidang tersebut, diketahui gratifikasi yang terjadi ialah pada 16 pengerjaan fisik pembangunan jalan dengan menggunakan APBD Muara Enim tahun ini. Anggaran yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut ialah dana aspirasi kalangan legislatif Muara Enim.