Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan berani memangkas rancangan anggaran. Hal itu guna mengantisipasi defisit anggaran sebesar Rp10 triliun.

Seperti diketahui, rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun 2020 berselisih Rp10 triliun antara kemampuan keuangan dengan rancangan kegiatan.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad menuturkan bahwa banyak pos anggaran belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan yang perlu dipangkas. Maka dari itu, PSI mendesak Anies berani memangkas anggaran-anggaran tersebut.

"Saya harap Pak Gubernur bisa tegas memotong anggaran. Akan banyak keputusan sulit terkait pemotongan ini karena angka Rp10 triliun itu sangat besar. Ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies," katanya di Kantor DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11).

Untuk melakukan efisiensi, kata Idris, diperlukan keterbukaan dan kecermatan, mengingat tenggat pembahasan anggaran berakhir pada akhir November. Idris berpendapat bahwa memotong anggaran triliunan bukan perkara mudah, sebab sudah menjadi kebijakan sarat politis.

"Gubernur harus pegang kendali langsung. Harus ada kebijakan yang jelas, komprehensif, dan berani. Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan efisiensi," jelasnya.

Meski mendesak efisiensi, Idris mengingatkan Pemprov DKI agar tetap memprioritaskan anggaran pembangunan strategis untuk warga Jakarta. Ia menyebut salah satunya adalah pembangunan LRT harus jadi prioritas utama.

"Seharusnya pembangunan LRT menjadi prioritas utama karena sudah ditetapkan di Perpres No 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN). Kemusdian Perpres nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029, Perda RPJMD, dan Pergub KSD," imbuhnya.