Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah menilai biaya kampanye calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada seharusnya ditanggung pemerintah dan pembiayaannya harus hemat. 

Fahri mengusulkan, kampanye calon kepala daerah jangan terlalu besar. Ia menyarankan agar menggunakan media dan iklan yang anggarannya telah disiapkan pemerintah. Contohnya, saat debat presiden beberapa waktu lalu yang bekerja sama dengan media nasional. 

"Sehingga tidak ada jor-joran seperti yang terjadi kemarin. Semua pohon ditempel dan dipaku di mana-mana. Itu ada  foto orang dan sebagainya. Lalu orang jor-joran mengeluarkan uang, termasuk menggunakan uang pribadinya di dalam pembiayaan pemilu," kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (20/11).

Fahri menilai, orang yang menggunakan uang pribadi untuk berkampanye seperti memiliki konflik kepentingan di dalam pemilu. Apabila terpilih, ia mengkhawatirkan, kepala daerah tersebut tidak mementingkan urusan rakyat karena merasa proses yang dilalui merupakan perjuangan pribadi. 

"Kalau ini dibiayai negara, anda cuma datang membawa pikiran, perasaan, dan kompetensi anda di depan rakyat. Memakai media yang disediakan oleh pemerintah untuk meyakinkan rakyat maka anda enggak akan kehilangan uang pribadi. Selesai pemilu, anda enggak punya utang," tuturnya.

Menurut bekas Wakil Ketua DPR itu, yang menjadi persoalan ketika banyak politisi memiliki utang, sehingga terpaksa menjual rumah dan aset berharga lainnya. Fahri menyebut, ada calon kepala daerah yang stres karena gagal. Namun, di satu sisi, apabila berhasil, banyak  yang mencari uang di luar gaji untuk mengembalikan modal awal berkampanye.

"Inilah mata rantai dari lingkaran setan korupsi itu, karena enggak mengatur biaya penyelenggaraan pemilu, khususnya untuk kampanye. Akhirnya atas nama mengembalikan uang yang pernah dikeluarkan selama kampanye, dia mencari uang tambahan di luar gaji sebagai pejabat pemerintahan. Di sana lah mulai korupsi itu berjalan. Ini harus dipotong, harus ada keberanian," ujarnya.