_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Pati, Gatra.com - Penanganan stunting dinilai membutuhkan fokus perhatian yang serius. Bahkan sedikitnya 12 desa di Kabupaten Pati bakal mendapatkan intervensi penanganan secara langsung. Pemkab Pati juga tengah mempersiapkan regulasi penggunaan Dana Desa (DD) untuk pencegahan dan penanganan stunting.
Selain Dana Desa, organisasi perangkat daerah seperti Bappeda, Dinsos, Dinas Kesehatan, Disdikbud serta Dispermades pun membuat anggaran yang cukup besar guna menekan angka stunting dan langkah antisipasi pada tahun 2020.
Alokasi itu, menurut Bupati Pati, Haryanto, akan dimaksimalkan untuk pencegahan serta menindaklanjuti kasus stunting yang ada. Sementara untuk anggaran 2019 saat ini, difokuskan untuk pemetaan dan meneruskan progam yang ada sebelumnya.
"Kedepan kami juga akan mengintervensi secara khusus untuk 12 desa. Intervensi itu untuk penanganan secara serius terkait kasus stunting seperti di Desa Mulyoharjo, Bogotanjung, Klakahkasihan, serta Desa Bungasrejo," katanya di Pati, Rabu (20/11).
Programnya sendiri meliputi penanganan ibu hamil, bayi dan anak yang terdampak stunting. Meski hanya 12 titik yang dilakukan intervensi, tetapi pihaknya bakal tetap melakukan penanganan stunting di seluruh wilayah yang dinaunginya.
Dalam pandangan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Suharyono meminta agar tim penggerak (TP) PKK Pati turut bersinergi degan OPD untuk menangani persoalan stunting di Kabupaten Pati.
"PKK diharapkan dapat bekerjasama membantu menuntaskan stunting di Kabupaten Pati. Oleh karena itu, kita harus bekerjasama dalam penanganan stunting yaitu dengan cara sosialisasi ke seluruh masyarakat melalui PKK," ujarnya.
Menurutnya, kasus stunting di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani dapat diselesaikan dengan beragam cara, salah satunya dengan peningkatan gizi dan yodium. Untuk itu, pihaknya meminta agar PKK turut bersinergi dengan OPD tersebut dalam memerangi stunting.
"Kami juga akan mengatur regulasi Dana Desa untuk penanganan stunting dan termasuk juga penggunaan dana APBD dalam hal tersebut," ujar Suharyono.
