Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah menilai pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Berkarya (PB) bukan untuk menjadi oposisi pemerintah. Ia menilai pertemuan itu merupakan pertemuan biasa antarpartai politik. Fahri menjelaskan, posisi partai oposisi di Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya ada. Menurut Fahri, banyak pihak yang belum memahami bagaimana fungsi partai politik.

"Misalnya ada partai politik, termasuk juga PKS yang mengatakan, 'kami oposisi, kami di luar pemerintah'. Kalimat seperti itu dalam sistem kita sebenarnya tidak dikenal. Bukan karena anda di luar pemerintahan maka anda oposisi, sebab ini bukan sistem parlementer, ini sistem presidensial," kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Bagi bekas kader PKS itu, oposisi hanya ada di DPR, apa pun partainya. Saat seseorang terpilih menjadi anggota DPR, tugasnya adalah menjadi oposisi terhadap eksekutif.

"Oposisi orang itu tidak ditunjukkan oleh omongan kelembagaan, 'karena kami tidak masuk ke kabinet kami oposisi', nggak gitu, tapi nampak seberapa gigih anggota DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengoreksi apabila pemerintahan melakukan kesalahan," papar bekas Wakil Ketua DPR RI ini.

Fahri melihat saat ini banyak yang mengkritik pemerintahan justru dari partai-partai yang pernah mendukung pemerintah, bukan partai yang tidak mendukung pemerintah. Selain itu, ia tak melihat partai-partai yang mendeklarasikan dirinya di luar pemerintah. "Misalnya, kemarin itu Nasdem, itu pendukung utama Pak Jokowi, tetapi kan keras itu sikapnya. Nah yang begini mesti dibikin clear sebab akhirnya pertemuan-pertemuan itu maknanya apa," terang dia.

Sebelumnya, PKS bertemu dengan PB untuk membahas sikap politik ke depan. Pertemuan itu menghasilkan lima nota kesepahaman. "Dalam Silaturahim Kebangsaan yang berlangsung akrab dan bersahabat sebagai sesama partai politik. Kedua partai politik [PKS dan Berkarya] telah menyepakati lima nota kesepahaman," kata Ketua Umum PKS, Sohibul Iman, di Kantor DPP PKS, Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Adapun lima nota kesepahaman itu ialah komitmen demokrasi, menjaga kedaulatan RI, kemandirian ekonomi, kerja sama mewujudkan Pilkada 2020 yang adil dan bersih.