Jakarta, Gatra.com - Pemerintah diminta untuk mencari terobosan baru guna atasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Indonesia. Hal itu dikarenakan pola karhutla baik dari wilayah hingga pelaku tercatat sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Ini wilayah yang sama tetapi terbakar, berulang. Jadi kalau dilihat 2016, 2017, 2018 [ada daerah yang] terbakar. Kemudian perusahaan yang sama juga membakar. Jadi ini mengindikasikan apa? Tidak ada terobosan baru," kritik Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Muhammad Teguh Surya di Jakarta, Selasa (18/11).

Penanganan karhutla harus lebih baik mengingat kasus tersebut sudah merugikan negara. Dia membandingkan dengan penanganan tsunami Aceh pada 2004 silam yang menghabiskan US$7 miliar, sementara penanganan karhutla menghabiskan lebih dari dua kali lipatnya, yakni US$16 miliar.

Atas dasar itu, Teguh mendesak pemerintah untuk mencari terobosan baru dan tak menggunakan cara lama. Ia berharap pemerintah melibatkan ahli dan akademisi untuk mencari solusinya.

"Kami mendesak [pemerintah] cari terobosan baru, bukan sekadar water bombing, rekayasa cuaca. Sudah, itu old fashion, itu sudah terbukti tak mampu. Dengan adanya banyak ahlli harusnya bisa berpikir apa yang bisa dilakukan," paparnya.

Upaya sederhana yang harus segera dilakukan adalah menjaga hutan tetap menjadi hutan dan lahan gambut tetap menjadi lahan yang basah. Ia juga menyarankan pemerintah untuk mejalankan Perpres 1/2016 tentang restorasi gambut.

"Agenda restorasi gambut harus dilanjutkan pascalahirnya Perpres 1 tahun 2016. Enggak bisa kita melawan hukum alam," tandasnya.