Jakarta, Gatra.com - Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pihaknya mendorong riset mengenai pelaksanaan Pilkada. Hal ini disampaikan dalam forum "PPP Merespon" di DPP PPP, Jalan Dipenogoro, Jakarta Pusat, Selasa (19/11). 

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri betul-betul mengingingkan Pilkada ini dilakukan by riset. Sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti yang berintegritas," ujarnya. 

Sementara itu, ia menyatakan bahwa pihaknya tidak dalam posisi untuk mendorong pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung. Hal itu sekaligus mematahkan pemberitaan bahwa Mendagri, Tito Karnavian yang menginginkan wacana tersebut. 

"Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel dan realible," tuturnya. 

Terkait posisi strategis pelaksanaan Pilkada, Bahtiar menyampaikan, Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, ia meminta semua aspek untuk mengawal proses Pilkada. 

"Pelaksanaan Pilkada merupakan wujud implementasi dari Pancasila dan UUD 1945, sekaligus sebagai konsekuensi dari negara demokrasi," tuturnya.