_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kemendagri Benni Irwan mengatakan, salah satu penyebab munculnya desa maladministrasi yakni adanya kepala desa yang meninggalkan posisinya. Oleh karena itu, administrasi pemerintahan desa menjadi terbengkalai karena tidak adanya pengganti.
"Misal saya kepala desa, saya tidak mendapatkan apa-apa, sementara saya bekerja. Pembinaan yang seharusnya ada tetapi tidak saya terima. Membuat saya berpikir kembali menjadi kepala desa, jadi saya tinggalkan posisi saya," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/11).
Selain itu, ia menyebut, perpindahan masyarakat sebuah desa ke lokasi lain juga menjadi salah satu latar belakang munculnya desa maladministrasi. Bahkan, menurutnya, hal ini terjadi tanpa adanya intervensi dari Kemendagri.
"Di beberapa desa ada masyarakat yang tidak menempati wilayah itu dan pindah ke tempat lain, sehingga administrasi desa ini terganggu. Padahal awalnya mereka ada di situ. Mungkin karena [ada] bencana seperti di Sulawesi Tengah, Lapindo. Itu masyarakatnya kan juga pindah. Kita tidak intervensi," tuturnya.
Oleh karena itu, Benni menegaskan pentingnya pembinaan bagi seluruh desa di Indonesia. Ia mengatakan, upaya pertama yang dilakukan pemerintah yakni memastikan terpenuhinya prasyarat minimal desa.
"Itu kan dipantau ada pemerintah desa, ada masyarakat, ada wilayahnya, sesuai regulasi yang ada. Makanya kita ingin pemerintah daerah evaluasi, validasi, penataan ulang desa-desa di seluruh Indonesia," paparnya.
Selain itu, pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur desa juga jadi salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri. Diharapkan, masyarakat desa tidak hanya fokus pada masalah administrasi saja, melainkan memiliki jiwa kewirausahaan juga.
"Itu tidak mudah memang. Desa sekarang harus melek potensi yang dimiliki. Dia harus tahu sumber daya manusia yang bisa dia gerakan untuk mengembangkan potensi itu. Dia harus bisa memastikan potensi yang dikembangkan pada akhirnya memberikan keadilan yang sama untuk masyarakat di desa," katanya.
