Jakarta, Gatra.com – Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, Arip Yogiawan mengatakan, penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih terbilang buruk. Padahal, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, seharusnya Indonesia bisa serius menangani kasus HAM. Yogi mencontohkan, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hingga saat ini, diskriminasi terus terjadi terhadap masyarakat Papua.

"Kami sampaikan persoalan Papua itu bukan persoalan 1-2 tahun, tetapi peristiwa yang sudah lama terjadi. Ada proses penyelesaian masalah di Papua yang berlarut contohnya Wasior, Wamena, dan Paniani. Prosesnya berjalan tapi selalu lempar berkas antar Kejagung dan Komnas HAM," ujarnya di YLBHI, Jakarta, Selasa (19/11).

Selain itu, Yogi menyebutkan, perlakuan negara terhadap masyarakat Papua dianggap tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Menurutnya, pemblokiran internet di Papua beberapa waktu lalu terkait aksi protes masalah rasisme, berdampak pada aspek sosial dan budaya masyarakat Papua.

"Pemblokiran internet kami tidak menemukan apa dasarnya. Yang jelas, Menkominfo Rudiantara menyampaikan siaran pers, jadi bisa dibilang pemblokiran internet dasarnya siaran pers," ujarnya.

Yogi juga menyoroti soal kegiatan peliputan media di Papua juga dipersulit. Menurutnya, tindakan ini berdampak pada akses lainnya termasuk bantuan hukum dan keterbukaan informasi dan akuntabilitas. Ia mengatakan, negara tidak pernah menangani konflik Papua secara transparan. Bahkan, diskriminasi penanganan konflik juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. 

"Seiring banyaknya masyarakat Papua yang kuliah di luar Papua. Seringkali mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum mengalami diskriminasi. Beberapa kota yang pernah melakukan hal itu adalah Surabaya, Malang, Jogja, Semarang, dan Makasar. Ini sering terjadi," katanya.